PANGKALPINANG,LINESNEWS.CO.ID – Praktisi hukum sekaligus aktivis Syukur Mandar melontarkan kritik pedas terhadap program unggulan Presiden, Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui unggahan di akun TikTok pribadinya (@syukurmandar), ia menyoroti ketimpangan realisasi anggaran serta potensi kebocoran dana yang dinilai justru memperkaya kelompok tertentu di lingkaran kekuasaan.
Syukur menanggapi narasi Presiden yang sering kali mempertanyakan “apa salahnya menggunakan uang negara untuk memberi makan rakyat.” Menurutnya, persoalan utama bukan pada niat memberi makan, melainkan pada distribusi anggaran yang dianggap tidak efisien dan tidak tepat sasaran.
Dalam narasinya, Syukur memaparkan analisis tajam mengenai alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun yang dikucurkan untuk program tersebut. Ia mengeklaim bahwa manfaat nyata yang sampai ke perut penerima, seperti ibu hamil dan anak-anak hanya berkisar di angka Rp 7.000 hingga Rp 8.000 per porsi.
“Selebihnya itu nyangkut di pemilik dapur, penyedia pengadaan barang dan jasa, pengelola kebijakan, dan orang-orang di sekitar proyek MBG itu,” ujar Syukur dalam unggahannya.
Ia secara gamblang menyebut bahwa pihak-pihak yang diuntungkan dari rantai pasok program ini merupakan orang-orang yang berada dalam lingkaran kelompok sang Presiden sendiri. Hal ini, menurut Syukur, memicu pertanyaan publik mengenai esensi sebenarnya dari program tersebut.
Poin kedua yang menjadi sorotan adalah pernyataan Presiden mengenai “lebih baik uang digunakan untuk MBG daripada dikorupsi.” Syukur menilai logika tersebut keliru dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Ia menjelaskan bahwa dana MBG ditarik dari anggaran pendidikan dan hasil efisiensi yang kemudian masuk ke dalam postur APBN.
Namun, pemindahan dana tersebut ke Badan Gizi Nasional (BGN) justru dianggap menciptakan celah baru bagi praktik korupsi besar-besaran.
“Sebetulnya Bapak memindahkan dari kekhawatiran semula akan terjadi korupsi di sana (kementerian/lembaga), Bapak ambil, kemudian pindahkan ke BGN. Di proyek MBG inilah potensi dugaan korupsi terjadi,” tegasnya.
Di akhir narasinya, Syukur mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan jeli dalam melihat kebijakan pemerintah. Ia menekankan agar publik tidak mudah terbuai oleh pernyataan-pernyataan normatif, sekalipun itu datang dari seorang kepala negara.
“Kita tidak boleh sesat dalam memahami itu. Masyarakat harus sadar bahwa ada potensi pemborosan dan keuntungan sepihak di balik program ini,” tutup Syukur.
Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut telah mendapat beragam respons dari netizen yang turut memperdebatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan dana Makan Bergizi Gratis.Tim
