BANGKA-BELITUNG,LINESNEWS.CO.ID— Proses pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola dan Tata Niaga Pertimahan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berlangsung penuh dinamika politik. Awalnya, usulan pembentukan Pansus hanya datang dari dua fraksi, yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat-PKB. Namun, dalam perjalanannya, Pansus ini menjadi isu yang menarik perhatian banyak pihak hingga akhirnya menjadi ajang perebutan posisi Ketua Pansus.
“Walaupun pengusulnya sebenarnya hanya dua fraksi, yaitu Gerindra dan Demokrat-PKB, tapi dalam perjalanannya menjadi seksi sehingga banyak yang berminat. Awalnya, fraksi lain tidak mengusulkan, tetapi akhirnya menjadi perebutan figur ketua,” ujar anggota DPRD Babel Fraksi PKB, Muhtar Mutong .
Muhtar mengakui bahwa dirinya ikut bersaing dalam pemilihan ketua Pansus karena merasa memiliki kepentingan dalam upaya memperbaiki tata kelola pertambangan timah di Babel.
“Saya juga ikut bertarung dalam pemilihan ketua tadi karena memang wajar. Pengusung awal Pansus ini adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Gerindra. Tapi di dalam arena, ada lobi-lobi politik yang kita tidak pernah tahu, dan akhirnya terjadi selisih suara,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembentukan Pansus ini menghadapi berbagai tantangan luar biasa. Bahkan, hanya untuk memasukkan usulan ini ke dalam agenda paripurna, pihaknya harus menunggu hingga dua bulan lamanya.
Namun, dengan adanya desakan kuat dari masyarakat serta dorongan kekuatan politik, pembentukan Pansus Tata Kelola dan Tata Niaga Pertimahan akhirnya tidak bisa terbendung. Pansus ini diharapkan mampu menjadi jembatan untuk mewujudkan tata kelola pertimahan yang lebih baik di Babel.
“Mungkin di luar, orang melihat ini seksi karena terkait pertambangan timah. Padahal, jangan hanya melihat dari sisi itu. Yang kita harapkan adalah bagaimana Pansus ini melahirkan kerja yang benar-benar bermanfaat. Timah harus dikelola dengan baik, dan lingkungan juga harus ada yang bertanggung jawab secara serius,” tegasnya.
Meskipun Pansus hanya menghasilkan rekomendasi, Muhtar menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan harus tajam dan memiliki dampak besar, terutama jika mampu merangkul seluruh pihak.
“Poin-poin yang lahir dari Pansus ini harus bisa memberikan kepastian hukum bagi mereka yang berusaha, sekaligus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Tapi saya bukan siapa-siapa, saya hanya anggota Pansus,” imbuhnya.
Dalam rapat pemilihan ketua Pansus yang dilakukan secara terbuka, akhirnya Taufik Rizani dari Fraksi PDI Perjuangan terpilih sebagai Ketua Pansus Tata Kelola dan Tata Niaga Pertimahan, sementara posisi Wakil Ketua diisi oleh Imelda dari Fraksi Golkar.
Meski bukan dirinya yang terpilih sebagai ketua, Muhtar tetap berharap Pansus ini dapat menghasilkan rekomendasi yang berpihak kepada masyarakat, menjaga marwah pemerintah daerah, serta menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
“Pansus ini harus bisa membuat rakyat sejahtera, menjaga martabat pemerintah daerah, dan memastikan sumber daya alam kita dikelola dengan baik. Timah ini berasal dari Bangka Belitung, daerah produksi harus dihormati. Jika tidak dikelola dengan benar, kehancuran yang akan terjadi. Ini tantangan besar bagi Pansus,” pungkasnya.(*)
