PANGKALPINANG,LINESNEWS- 30 November 2023,Aktivitas ekonomi dan optimisme masyarakat tetap terjaga hingga Oktober 2023. Hal ini ditunjukkan pada beberapa indikator perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) masih terjaga dengan baik antara lain pertumbuhan ekonomi triwulan III 2023 tumbuh 4,01 persen, inflasi gabungan 2 kota di Babel terkendali sebesar 3,80% (yoy) sedangkan secara m-to-m mengalami deflasi sebesar 0,31%, neraca perdagangan surplus USD 143,71 Juta dipengaruhi besarnya surplus ekspor non migas, Nilai Tukar Petani (NTP) Oktober 2023 meningkat 0,14% (m to m).
Untuk menjaga akvititas ekonomi nasional maupun regional tetap berjalan positif, Pemerintah menjaganya melalui kebijakan fiskal dengan APBN sebagai salah satu instrumennya.
Kerja keras APBN dalam menjaga ekonomi diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara utamanya untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah dan bantuan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. 31 Oktober 2023 di Babel mencapai Rp2,36 triliun atau 72,59% dari total anggaran belanja pemerintah pusat (Rp3,25 triliun. Realisasi ini tumbuh 16,10% (yoy) dipicu pertumbuhan belanja barang 30,44% (yoy) dan belanja bantuan sosial yang tumbuh 17,92% (yoy). Sementara realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKDD) mencapai Rp6,05 triliun atau 84,35% dari total alokasi TKDD, secara prosentase tumbuh 6,03% sedangkan secara nominal terkontraksi 7,77% (yoy) dikarenakan beberapa daerah belum menyampaikan dokumen syarat salur.
Pemerintah juga terus melakukan penguatan di sisi pendapatan negara dengan tetap memperhatikan good governance untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kinerja pendapatan negara regional Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Oktober 2023 mencapai Rp2,76 triliun atau terealisasi 76,82% dari target tahun 2023. Realisasi penerimaan perpajakan dalam negeri yang memiliki porsi terbesar dalam pendapatan negara di Babel sampai akhir Oktober 2023 telah mencapai sebesar Rp2,50 triliun (75,73% dari target), terkontraksi 13,11% dari periode tahun sebelumnya. Pelambatan penerimaan perpajakan dipengaruhi beberapa faktor : (a) Peningkatan restitusi pada sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan; (b) Penurunan harga mayoritas komoditas utama sawit dan timah jika dibandingkan tahun sebelumnya; (c) Penurunan Setoran PPN DN atas dampak kebijakan pembebasan pengenaan pajak; dan (d) Penerimaan dari kegiatan PPS yang tidak berulang.
Dari sisi Kepabeanan dan Cukai, realisasi penerimaan kepabeanan mencapai Rp37,13 miliar (122,42% dari target) yang terdiri dari Bea Masuk mencapai Rp7,19 miliar dan Bea Keluar sebesar Rp29,94 miliar. Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Oktober 2023 mencapai Rp219,96 miliar atau tumbuh 30,15% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adanya peningkatan realisasi PNBP bersumber dari pendapatan PNBP Lainnya yang dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan bea lelang pada KPKNL, pendapatan penyelesaian TGR pada Polman dan Polres Bangka, serta kenaikan realisasi pendapatan jasa pelabuhan perikanan pada satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan dan Sungailiat.
Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM. Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Oktober 2023 di Bangka Belitung tercatat telah disalurkan sebesar Rp58,38 miliar untuk 12.323 debitur. Penyaluran Pembiayaan UMi didominasi UMKM berasal dari Kab. Bangka sebanyak 41,19% dari total penyaluran. Sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan 31 Oktober 2023 telah tersalurkan sebesar Rp973,78 miliar yang kepada 13.691 debitur, sama seperti penyaluran UMI, UMKM yang berasal dari Kab. Bangka mendominasi penyaluran KUR sebanyak 25,16 persen dari total penyaluran.
Ekonomi Indonesia masih tumbuh sangat baik karena faktor domestik yang kuat yaitu konsumsi dari rumah tangga, Pemerintah, dan investasi yang tumbuh secara kuat sehingga menetralisir pelemahan eksternal. APBN 2023 dirancang untuk mendukung peningkatan produktivitas dan berperan sebagai shock absorber dalam menghadapi ketidakpastian.
Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) di Kepulauan Bangka Belitung sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi.
