PANGKALPINANG, LINESNEWS.CO.ID — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), DR. H. Anwar Hafid, M.Si., memberikan penjelasan mendalam mengenai makna, tujuan, dan keunikan organisasi tersebut dalam sambutannya pada acara pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah MIPI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2026–2031, Sabtu (11/7/2026).
Dalam kesempatan itu, turut hadir pula Dewan Pakar MIPI sekaligus Peneliti Utama BRIN, Prof. Siti Zuroidah, yang meluangkan waktu khusus untuk menghadiri acara perdana di wilayah ini.
Anwar Hafid mengaku baru mengenal MIPI sekitar enam bulan lalu, setelah diundang dan diperkenalkan oleh para pendiri serta pakar ilmu pemerintahan, salah satunya Prof. Rias Rasjid. Menurutnya, MIPI memiliki tradisi pengisian kepengurusan yang berbeda dari organisasi pada umumnya.
“MIPI ini tidak mengenal sistem pemilihan atau kontestasi jabatan. Tidak ada persaingan yang bisa mengarah pada kepentingan politik. Para pakar dan pendiri merembukkan bersama, lalu menunjuk siapa yang dianggap mampu dan layak. Tujuannya jelas: agar organisasi ini tidak terpecah belah dan tetap fokus pada tujuan utamanya,” jelasnya.
Ia menambahkan, setelah mempelajari organisasi ini, dirinya baru menyadari bahwa seluruh perjalanan karirnya — mulai dari kepala desa, camat, bupati, anggota DPR RI, hingga kini menjabat sebagai Gubernur — berlandaskan pada pemahaman dan penerapan ilmu pemerintahan.
Mengutip perumpamaan yang disampaikan Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Safarudin, Anwar menegaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah kunci keberhasilan penyelenggaraan negara.
“Negara atau daerah itu ibarat kapal, rakyat adalah penumpangnya, sedangkan pemimpin dan aparatur adalah nakhoda serta awak kapalnya. Jika nakhoda tidak menguasai ilmu pelayaran, maka nasib kapal hanya ada dua kemungkinan: karam atau tersesat di tengah laut,” tegasnya.
Ia juga berbagi pengalaman menerapkan prinsip ilmu pemerintahan, salah satunya teori yang diajarkan sejak masa pendidikan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN): “Anggaplah semua orang baik sampai ia membuktikan sebaliknya.”
“Prinsip ini berbeda dengan pendekatan bidang lain yang cenderung bersifat pengawasan ketat. Ternyata menerapkan prinsip ini membuat masyarakat merasa dihargai dan terlayani dengan baik. Inilah bukti nyata manfaat ilmu pemerintahan dalam kehidupan nyata,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan mengenai alasan orang bergabung dengan MIPI, Ketua Umum menegaskan bahwa keanggotaan dalam organisasi ini murni karena panggilan nurani.
“Di MIPI tidak ada keuntungan ekonomi, tidak ada keuntungan politik, dan tidak ada posisi yang diperebutkan. Yang kita dapatkan justru keyakinan semakin kuat bahwa pemerintahan harus berjalan berlandaskan ilmu, bukan sekadar kebiasaan atau kekuasaan semata,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip Islam yang mengajarkan menyerahkan urusan kepada ahlinya. “MIPI menghimpun para ahli dan pemerhati ilmu pemerintahan agar ke depannya penyelenggaraan negara semakin profesional, transparan, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Anwar Hafid berharap kehadiran MIPI di Bangka Belitung dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mencerdaskan birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik demi kesejahteraan rakyat.yayuk/LN
Tags: #MIPI #IlmuPemerintahan #Pelantikan #BangkaBelitung #Profesionalisme #TataKelolaPemerintahan
