PANGKALPINANG, LINESNEWS.CO.ID – Situasi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menghadapi tantangan berat. Setelah harga komoditas timah yang belum stabil, kini harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit justru mengalami penurunan drastis hingga di bawah angka Rp2.800 per kilogram. Menanggapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung bergerak cepat dan telah mengajukan permohonan audiensi langsung ke Kementerian Pertanian guna mencari solusi terbaik bagi para petani.Rabu (3/6/26)
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elvi Diana, saat memberikan keterangan terkait kondisi ekonomi daerah yang sangat bergantung pada sektor sumber daya alam.
Menurutnya, ekonomi Bangka Belitung memang masih didominasi oleh dua komoditas utama, yaitu pertambangan timah dan perkebunan kelapa sawit, sehingga gejolak harga pada kedua komoditas ini sangat berpengaruh besar terhadap roda perekonomian masyarakat.
“Kita tahu bersama, ekonomi kita masih sangat bergantung pada tambang timah dan sawit. Saat ini perhatian kita tertuju pada sawit karena kondisinya sedang memprihatinkan. Kami dari DPRD, di bawah pimpinan Ketua DPRD Babel, Pak Didit , bergerak menjadi garda terdepan untuk memecahkan kebuntuan masalah harga ini,” ungkap Elvi Diana.
Ia menjelaskan, surat permohonan pertemuan telah resmi dikirimkan kepada Kementerian Pertanian, khususnya ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun). Saat ini surat tersebut sedang dalam proses administrasi, dan diharapkan dalam waktu dekat, tepatnya pada Kamis atau Jumat minggu ini, rombongan DPRD Babel dapat diterima langsung oleh Dirjen Perkebunan.
“Kami ingin bertemu langsung untuk mendengar penjelasan resmi dan mencari jalan keluar. Harga sawit sekarang sudah di bawah Rp2.800, turunnya sangat tajam bisa mencapai lebih dari seribu rupiah. Jika dibiarkan, petani sawit pasti akan menjerit kesakitan. Dampaknya langsung terasa pada perekonomian rumah tangga, ekonomi masyarakat secara keseluruhan akan tertekan,” tegas Elvi.
Kondisi ini dinilai semakin membebani masyarakat karena saat ini memasuki masa-masa krusial, yaitu menjelang liburan sekolah dan kenaikan kelas menuju tahun ajaran baru. Kebutuhan biaya pendidikan yang meningkat justru datang di saat pendapatan utama keluarga petani sawit merosot tajam.
“Kasian anak-anak kita, adik-adik kita. Di saat butuh biaya sekolah, seragam, dan keperluan kenaikan kelas, orang tua mereka yang berprofesi sebagai petani justru mendapatkan harga jual yang sangat rendah. Kami tidak mau asal bicara, makanya kami berinisiatif bertemu langsung dengan pihak berwenang di pusat untuk mendapatkan data dan pandangan menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, agar kita tahu benang merah permasalahannya,” tambahnya.
13 Titik Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Siap Realisasi
Selain masalah harga sawit, Elvi Diana yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD yang membidangi perekonomian, perencanaan, dan pembangunan, juga membeberkan perkembangan program strategis di sektor kelautan dan perikanan. Ia menyampaikan kabar gembira terkait program unggulan pemerintah pusat yaitu Kampung Nelayan Merah Putih.
Berdasarkan data yang diterima, terdapat kurang lebih 13 titik lokasi di seluruh wilayah Bangka Belitung yang telah diajukan dari tingkat desa, kemudian disaring dan diteruskan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi. Mekanisme penyaluran data ini bersifat satu pintu sesuai arahan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di mana DKP Provinsi bertugas memverifikasi dan meneruskan usulan dari kabupaten/kota.
“Kemarin tim survei topografi sudah turun ke lapangan. Dalam waktu dekat, hasil verifikasi dan survei dari 13 titik ini harus disampaikan ke KKP. Kami memperkirakan pertengahan bulan Juni ini, Surat Keputusan (SK) penetapan dari Kementerian sudah akan keluar. Alhamdulillah, hampir seluruh kabupaten/kota mendapatkan porsi dan kuota dari program ini,” jelas Elvi.
Rincian pembagian titik lokasi yang diajukan tersebut meliputi:
– Kabupaten Bangka Barat: Hampir 4 titik
– Kabupaten Bangka: 3 titik
– Kabupaten Bangka Tengah: 3 titik
– Kabupaten Belitung: 2 titik
– Kabupaten Belitung Timur: 2 titik
– Kota Pangkalpinang: 1 titik (di wilayah Ketapang dan Pangkal balam)
– Kabupaten Bangka Selatan: 4 hingga 5 titik (terbanyak karena jumlah nelayan yang cukup besar)
Elvi Diana menegaskan, Komisi II DPRD Provinsi akan terus mengawal ketat proses ini bersama Dinas Kelautan dan Perikanan serta jajaran Pemerintah Provinsi di bawah pimpinan Gubernur. Ia berharap anggaran dari APBN dan program prioritas Presiden ini benar-benar masuk dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir.
“Potensi kelautan kita sangat besar, jangan sampai program Kampung Nelayan Merah Putih ini terlewat atau tidak terealisasi. Kami pastikan akan mengawal agar fasilitas, sarana prasarana, dan bantuan yang dijanjikan pemerintah pusat hadir di tengah masyarakat nelayan kita, meningkatkan kesejahteraan mereka dan memajukan sektor perikanan di Bangka Belitung,” pungkas Elvi Diana.AB/LN
